Dalam rangka sosialisasi hasil kerjasama penelitian antara P2KOI (Pusat Pengkajian Kebijakan pada Organisasi Internasional) Kementerian Luar Negeri dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, pada tanggal 21 Desember 2015 diadakan seminar terbatas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI. Seminar ini merupakan lanjutan dari seminar terbatas dan seminar terbuka yang sebelumnya telah dilakukan oleh P2KOI dan UBL pada bulan Agustus dan Oktober. Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil penelitian berupa rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh UBL selama 6 bulan terakhir dengan bertemakan “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan Untuk Mendukung Poros Maritim”. Seminar ini dihadiri oleh diplomat-diplomat dengan satuan kerja terkait, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pertahanan.
Ibu Denik Iswardani Witarti, Ph.D yang mewakili tim peneliti mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi oleh Kementerian Luar Negeri dalam setiap kegiatan diplomatik yang berhubungan dengan perwujudan visi poros maritim dan keamanan kawasan. Rekomendasi kebijakan terdiri dari beberapa poin besar, antara lain strategi diplomasi dan pemenuhan instrumen modalitas militer yang menjadi salah satu pendukung diplomasi pertahanan pada Konflik Laut Cina Selatan. Pada upaya pencapaian misi melalui diplomasi pertahanan, diperlukan dukungan dari seluruh elemen yang terkait dengan isu ini. Antara lain, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri dapat berupaya dalam pemenuhan modalitas yang dibutuhkan dalam berdiplomasi dan menentukan proyeksi strategi politis Indonesia, sedangkan Kementerian Pertahanan dapat berupaya dalam mendukung Kementerian Luar Negeri pada pemenuhan modalitas di bidang pertahanan, Kemhan harus mempunyai strategi dalam memperkuat postur pertahanan melalui pemenuhan sumberdaya militer. Selain itu dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia harus mampu mempertahankan strategi hedging, hal ini dilakukan untuk mempertahankan posisi indonesia sebagai anggota yang aktif dalam menginisiasi pengelolaan konflik pada forum-forum multilateral dan regional berdasarkan prinsip CBM (Confidence Building Measure).
