Rabu, 14 Desember 2016, FISIP, UBL kembali menyelenggarakan FISIP Seminar Series Prodi HI yang kedua di Teater UBL. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa dan dosen-dosen FISIP. Mengambil tema “Solusi Permasalahan Pengelolaan Perbatasan Indonesia”, kali ini menghadirkan Ir. Sunarto dari Deputi II/III Bidang Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, RI yang dimoderatori oleh Rusdiyanta, M.Si.
Negara manapun tidak bisa terlepas dari perbatasan, termasuk negara NKRI yang memiliki cukup banyak wilayah perabatasan langsung.
“Indonesia berbatasan dengan tiga negara di darat dan 10 negara di lautan. Terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang sudah diadministrasikan ke PBB.” papar Ir. Sunarto
Kawasan perbatasan kenyataannya masih dalam kondisi termajinalkan. Maka dari itu BNPP hadir sebagai lembaga pemerintah langsung dibawah presiden yang terdiri dari perwakilan-perwakilan kementerian dan gubernur yang t
erkait dengan wilayah perbatasan.
Kondisi marjinal wilayah perbatasan menurut Ir. Sunarto dikarenakan pendekatan kepada perbatasan yang hanya memprioritaskan security approach pada sebelumnya. Kemudian terjadi perubahan paradigma bahwa perbatasan adalah beranda terdepan negara. Konsekuensinya adalah bagaimana penduduk harus diperhatikan, SDA harus dimanfaatkan dengan baik (pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan) yang dilakukan secara terpadu oleh kementerian-kementerian terkait.
Solusi yang ditawarkan BNPP yaitu membentuk strategi nasional perbatasan untuk menjadikan beberapa wilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh ke dalam pertumbuhan ekonomi wilayah lain. Seperti pembentukan tata ruang, pelabuhan, bandara, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Rute-rute perdagangan adalah rute yang paling penting untuk melayani kebutuhan-kebutuhan di kawasan perbatasan. Walaupun, strategi tersebut satu-persatu telah berjalan, masih ada kendala yang terjadi di lapangan.
“Dari 26 wilayah yang berhubungan langsung dengan negara tetangga, hanya 10 negara yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah.” ujarnya
