Program Studi Hubungan Internasional FISIP UBL pada Kamis, 19 Desember 2013 telah melaksanakan Kuliah Umum di Ruang Teater – Universitas Budi Luhur pukul 13.00 – 15.30 WIB. Tema yang diambil kali ini ialah “Perkembangan Geopolitik Timur Tengah Pasca Arab Spring” yang dengan narasumber Bapak Febrian Alphyanto Ruddyard dari Direktorat Timur Tengah – Kementerian Luar Negeri RI. Kegiatan ini dibuka Affina (Mahasiswi HI FISIP 2013) sebagai pembawa acara dalam Kuliah Umum tersebut. Kegiatan dibuka oleh Ibu Denik Iswardani Witarti selaku Dekan FISIP UBL yang kemudian dipandu oleh Bapak Sunten Manurung selaku moderator.
Berikut uraian hasil dari Kuliah Umum pada hari itu. Pasca perang dingin yang membawa banyak perubahan revolusif, banyak negara di sejumlah kawasan merumuskan perubahan struktural pada strategi dan tatanan pemerintahannya. Pola geopolitik dan geostrategi dari negara-negara tersebut pun tidak sedikit yang juga mengalami shifting atau bahkan perubahan tujuan secara geografis. Contoh konkretnya dibuktikan oleh geopolitik dan geostrategi dari negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama setelah terjadinya fenomena Arab Spring. Arab Spring merupakan sebutan yang diberikan terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang berakhir dengan jatuhnya rezim berkuasa di negara-negara di kawasan tersebut. Arab Spring sebenarnya dimulai di Tunisia pada bulan Desember 2010. Kemudian gerakan itu dengan cepat merembet ke negara-negara tetangganya di Mesir, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, dan Oman. Kemunculan gerakan yang bersifat masif tersebut berhasil mengakibatkan rezim lama yang berkuasa di Tunisia, Mesir, dan Libya, tumbang.
Kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang paling bergejolak dan mempengaruhi Politik Luar Negeri negara-negara yang ada di kawasan lainnya. Misalnya demokratisasi di Mesir atau Suriah, tekanan kondisi di sana bagi pengaruh politik domestik kita sangat kuat. Jika di Asia Tengah ada TAC sebagai pedoman dalam melakukan hubungan dengan sekitarnya, Timur tidak memiliki arsitektur untuk menjaga stabilitas Keamanan. Kondisi Timur Tengah tersebut memerlukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani perkara tersebut tanpa mengganggu kepentingan nasional kita. Proses demokratisasi di Timur Tengah termasuk lambat dan baru terjadi dengan berlakunya Arab Spring tahun 2011. Pada awal 2013, Direktorat Timur Tengah – Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan 4 pilar Politik Luar Negeri RI dalam menanggapi isu kawasan Timur Tengah:
- mendukung terbentuknya Timur Tengah yang damai
- makmur dan sejahtera (prosper)
- demokratik sesuai kehendak rakyat (home grown democratic values)
Kecenderungan di negara yang menganut sistem demokrasi cenderung damai, sementara Timur Tengah yang masih berproses menuju demokrasi masih sangat rumit.
Beberapa pertanyaan yang diajukan perihal isu kawasan Timur Tengah salah satunya ialah mengenai peredaran senjata di Timur Tengah, isu Israel-Palestina, diplomasi energi, hingga isu Suriah yang menjadi isu terkini di Timur Tengah mewarnai sesi tanya jawab dalam Kuliah Umum hari itu. Kegiatan ini ditutup oleh pertukaran plakat dari Universitas Budi Luhur yang diwakili oleh Ibu Denik Iswardani W. Serta plakat yang diberikan dari Kementerian Luar Negeri RI oleh Bapak Febrian Alphyanto Ruddyard.
