Pada Rabu, 3 September 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur mengadakan seminar bidang ilmu yang masuk ke dalam rangkaian acara orientasi 
pendidikan pada hari ketiga. Seminar bidang ilmu ini diadakan di ruang Teater dengan tema “Kriminalisasi Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia”. Seminar ini bersifat dua arah dan dinarasumberi oleh Bapak Philips Jusario Vermonte. Bapak Philips merupakan peneliti senior, dan menjabat sebagai Ketua Departemen Politik dan Hubungan di Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS). Acara ini dihadiri oleh dosen-dosen FISIP dan mahasiswa baru FISIP angkatan 2014 yang sedang mengikuti kegiatan orientasi pendidikan. Bapak Philips membuka seminar dengan kiat-kiat bagi mahasiswaa baru untuk memasuki dunia perkuliahan dan pengetahuan dasar ilmu politik , khususnya demokrasi.
Demokrasi merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan secara legal yang tidak bisa melalui jalan pemaksaan, tetapi melalui jalan konsensus yang memerlukan penghormatan publik atas rule of law. Di bawah kondisi demokratis, kepentingan dan kekuasaan tidak dapat diperoleh melalui ragam ekspresi kekerasan. Namun, Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dinilai sarat dengan kecurangan, terlebih lagi kecurangan tersebut seolah-olah sengaja dibiarkan. Permasalahan tersebut dinilai dapat menjadi ancaman bagi proses demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut lagi, hal tersebut dapat dikatakan sudah mengarah pada kriminalisasi demokrasi. Salah satu sinyal kriminalisasi demokrasi itu adalah yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya berupa rekayasa hasil pemilu dan kecurangan-kecurangan yang terdapat pada form C1. Selain itu marak beredar kecurangan-kecurangan lain dalam proses pemungutan suara yang dinilai dapat memicu provokasi kekerasan dari kedua belah pihak pendukung calon presiden, misalnya dengan banyaknya beredar lembaga-lembaga quick count yang tidak kredibel dan media-media yang melakukan black campaign.
Proses demokrasi Indonesia yang masih diwarnai dengan aneka bentuk kekerasan dan kecurangan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya belum mampu mentransformasikan gerak kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak yang berorientasi pada kemashlahatan umum. Dengan merebaknya kriminalisasi demokrasi ini, negara harus mewujudkan tugas konstitusionalnya: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” pentingnya proteksi warga dari bahaya juga menjadi latar yang membentuk liberalisme modern. Perlindungan atas proses demokrasi dan keselamatan warga negara penting karena ketertiban dan keselamatan sangatlah esensial.
Setelah sesi tanya jawab dibuka, beberapa mahasiswa baru dengan antusias menanyakan beberapa pertanyaan seputar hubungan antar negara dan hubungannya dengan kejahatan lintas negara. Bapak Philips menjawab dengan menyajikan data komparatif lintas negara membenarkan bahwa stabilitas dan ketertiban politik, pemerintahan hukum dan keadailan, sangat menentukan bagi pencapaian kemakmuran negara. Hal ini dapat ditemukan di negara-negara demokrasi yang stabil seperti Norwegia, Swiss, dan Denmark, yang mengindikasikan betapa pentingnya pemerintahan yang kuat, stabil,protektif dan legitimate bagi kebajikan dan kebahagiaan hidup bangsa. Acara ditutup dengan pemberian plakat oleh Dekan FISIP Ibu Denik Isardani Witarti Ph,D kepada bapak Philips Jusario Vermonte dan sesi foto bersama.
